SMARTLAPAK.COM – Puan Maharani Ingatkan Pemerintah IKN Jangan Mangkrak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengingatkan kepada pemerintah supaya pembangunan ikn Nusantara jangan sampai mangkrak dan harus selesai sampai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dikarenakan dirinya mempunyai banyak kekhawatiran terkait proyek ibukota negara baru yang yang dibangun di Kalimantan Timur tersebut sebagai pengganti dari Jakarta.
Puan Maharani sangat berharap kepada pemerintah RI supaya pembangunan ibu kota negara baru tidak boleh mangkrak dikarenakan dirinya melihat adanya potensi proyek tersebut rentan menjadi lahan korupsi dari orang yang tidak bertanggung jawab.
Ketua DPR RI mengatakan, apabila dari awal dirinya sebagai ketua DPR sudah sangat fokus menyampaikan kepada pemerintah terkait beberapa hal yang menjadi concern ya itu jangan sampai mangkrak, jangan sampai tidak akuntabilitas terkait anggaran baik anggarannya dari mana sampai uangnya dari mana.
Dimana menurut Puan Maharani apabila ibu kota negara baru yang akan menggantikan DKI Jakarta menjadi proyek yang melibatkan banyak Kementerian lembaga dan juga banyak sekali permasalahan yang ada sehingga hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah.
Selanjutnya menurut anak Megawati tersebut dirinya menggambarkan terkait lokasi kawasan inti ibu kota baru yang resmi ditetapkan di wilayah kecamatan sepaku kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sampai saat ini termasuk kawasan hijau dengan berbagai keragaman flora dan fauna.
Selanjutnya menurut Puan Maharani lokasi lahan yang dipakai untuk pembangunan ibu kota negara baru masih tanah masyarakat adat sehingga permasalahannya dipastikan banyak dan masih rumit.
Akan tetapi menurut Puan Maharani dirinya sangat yakin kepada pemerintah sudah komitmen untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang memang sedang ada dan dia pun mendukung terkait pembangunan ibukota negara baru yang menjadi harapan pemerintah Presiden Jokowi yang memang harus direalisasikan dan dilaksanakan dengan berkelanjutan.
Seperti diketahui apabila kawasan ibukota negara baru sesuai dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2022 nantinya akan mengambil sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara dimana cakupan kedua wilayah ini menjadi ibukota negara Nusantara dengan luas mencapai 256.142 hektare dan diketahui apabila wilayah tersebut menjadi inti pusat pemerintahan yang berada di kecamatan sepaku dengan luas mencapai 6.671 ha.
Ada beberapa pihak yang melakukan kritikan rencana pembangunan ibukota negara baru dikarenakan berpotensi merusak alam salah satunya dari walhi Kalimantan Timur ia mengatakan apabila pembangunan ibukota negara baru bisa membuat kondisi sumber air semakin parah dan juga bisa mengancam kawasan lindung di konservasi Teluk Balikpapan.
