SMARTLAPAK.COM – PBB Tegur UU KUHP Baru Indonesia Yang Kontroversi Belum lama ini perwakilan PBB di Indonesia langsung memberikan kritikan pedas kepada pemerintahan presiden Jokowi setelah mengesahkan UU KUHP terbaru yang menimbulkan pro dan kontra dan kontroversi terutama untuk uu minuman keras dan Perzinahan. Malahan bukan hanya itu saja, perwakilan perserikatan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia sangat prihatin dengan undang-undang terbaru tersebut.
PBB tegur UU KUHP baru Indonesia yang kontroversi dan diungkapkan langsung oleh PBB perwakilan di Indonesia dimana mereka merasa prihatin dengan hukum pidana terbaru yang belum lama ini disahkan dikenakan PBB menilai apabila UU KUHP yang resmi disahkan tersebut sangat tidak sesuai dengan kebebasan, hak atas kesetaraan, dan hak asasi manusia.
Bukan hanya itu saja pakar hak asasi manusia di PBB dikabarkan sempat menyurati pemerintah Indonesia di penghujung bulan November kemarin sebelum KUHP resmi disahkan dimana isinya adalah sejumlah masukan dan kekhawatiran terkait banyaknya pasal yang rentan merusak kebebasan dan juga merusak penegakan hak asasi manusia atau HAM.
PBB Tegur UU KUHP Baru Indonesia Yang Kontroversi
Di bawah ini adalah sejumlah poin teguran dari PBB kepada Indonesia tentang disahkannya KUHP yang kontroversi tersebut.
Sangat bertentangan dengan hukum internasional
PBB sangat khawatir dengan KUHP terbaru di Indonesia terutama pasal yang sudah direvisi dalam kuhp akan bertentangan dengan aturan hukum internasional terutama HAM.
Ketika pemerintah mempersiapkan pengesahan KUHP pihak PBB sempat menyerukan kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk bisa memanfaatkan Proses reformasi.
Dari pernyataan PBB apabila hal ini untuk memastikan hukum di dalam negeri bisa diselaraskan dengan kewajiban hukum HAM internasional Indonesia dan juga masalah komitmen pada agenda 2030 bersama tujuan pembangunan berkelanjutan.
Melanggar kebebasan berekspresi
Selanjutnya pihak PBB menyoroti UU KUHP yang baru disahkan di mana Ada beberapa pasal berpotensi melakukan kriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers dikarenakan pada KUHP yang terbaru terdapat pasal memuat terkait penghinaan pada presiden, lambang negara, cara dan aturan Demonstrasi yang harus dengan pemberitahuan.
Adanya ancaman kekerasan gender
Selanjutnya organisasi PBB menyoroti pasal yang ada pada KUHP yang dianggap oleh mereka melakukan diskriminasi atau mempunyai dampak diskriminatif kepada sejumlah kalangan, dikarenakan mereka beranggapan apabila KUHP terbaru tentang menjadi ancaman terutama untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan kaum minoritas seksual.
Pada pasal di KUHP pidana terbaru menurut PBB malah memper buruk kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
Bisa berdampak pada akses kesehatan
Selanjutnya sejumlah pasal di KUHP terbaru menurut PBB sangat beresiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi dan juga hak privasi.
Melanggar hak kebebasan memeluk agama
Selanjutnya PBB melayangkan kritikan tajam pada KUHP di mana ada satu pasal yang berisi ko melanggar hak atas kebebasan beragama atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dikarenakan menurut mereka pasal ini bisa melegitimasi sikap negatif pada Penganut Agama maupun kepercayaan minoritas.
Sehingga nantinya ditakutkan pada akhirnya berpotensi menimbulkan kekerasan kepada mereka.
PBB meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat
Bangkitnya organisasi internasional tersebut meminta kepada pemerintah untuk bisa terlibat berdialog konsultatif dengan cara terbuka bersama masyarakat sipil dan juga seluruh pemangku kepentingan dimana langkah ini bertujuan agar bisa menangani keluhan dan bisa memastikan jika Proses reformasi dapat sejalan dengan komitmen Global Indonesia.
