SMARTLAPAK.COM – Pakar Politik Sebut Cawe-cawe Jokowi Ada Indikasi Mobilisasi Ke Calon Tertentu Hadiansyah Hamzah anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) belum lama ini mengatakan apabila norma konstitusi memang tidak mengatur secara eksplisit terkait cawe-cawe seorang presiden tentang permasalahan pilihan presiden akan tetapi menurutnya hal ini malah ada indikasi terjadinya potensi mobilisasi kepada calon tertentu dan hal ini pastinya bukan rahasia umum.
Menurut Hadiansyah Hamzah Castro apabila seorang presiden melakukan hal tersebut memang tidak diatur secara normal konstitusi secara eksplisit akan tetapi isu cawe-cawe jokowi terkait Pilpres harusnya dipahami oleh seorang presiden tentang etika pemerintahan Agas senantiasa dapat berlaku adil dan proporsional.
“Untuk masalah norma konstitusi pastinya tidak mengatur secara eksplisit larangan presiden cawe-cawe tentang Pilpres akan tetapi bukan berarti presiden dengan ujug-ujug mengalami amnesia atau lupa ingatan terkait standar etika pemerintahan,” kata Herdiansyah.
Selanjutnya menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman tersebut, ia mempunyai pendapat jika Presiden Jokowi haruslah mempunyai sikap imparsial atau tidak boleh memihak kepada salah seorang calon pilpres 2024 dan ia pun memberikan peringatan kepada Jokowi harus lebih paham 2 dari 11 prinsip penyelenggaraan pemilu yang sudah ditentukan di pasal 3 UU 7 tahun 2017 yaitu adil dan proporsional.
Menurutnya apabila Jokowi ingin cawe-cawe, maka harus sesuai dengan porsi tugas dan kewenangan seorang presiden yaitu cawe-cawe dalam urusan memastikan pemilu pemilu yang akan datang berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mandatori rakyat dan juga konstitusi.
Bukan masalah cawe-cawe untuk urusan capres apalagi mengendorse capres tertentu dikarenakan hal ini tidaklah adil dan proporsional.
Apabila seorang presiden tetap cawe-cawe maka menurutnya presiden tersebut sudah melanggar prinsip pemilu dan dipastikan presiden bertindak diskriminatif dan tidak adil dan menurutnya sangat berbahaya terutama jika seorang presiden berpotensi adanya mobilisasi sumber daya negara untuk dipakai mendukung salah seorang calon tertentu.
Di tempat lain Feri Amsari selaku pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas memberikan penilaian jika keberpihakan seorang presiden terhadap pesawat tertentu sebetulnya boleh saja, namun ia menegaskan apabila sikap tersebut harus dipisahkan dengan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung keberpihakan tersebut.
Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi mengakui apabila dirinya melakukan cawe-cawe dalam politik akan tetapi hal tersebut dia lakukan untuk kepentingan negara Indonesia dan Presiden Jokowi mengklaim apabila cawenya demi kepentingan negara supaya pembangunan tetap berlanjut walaupun nantinya akan ada transisi kepemimpinan.
