Home Dalam Negeri Kontroversi TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah Yang Terus Jadi Sorotan

Kontroversi TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah Yang Terus Jadi Sorotan

238
0
TNI Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah
TNI Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

SMARTLAPAK.COM – Kontroversi TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah Yang Terus Jadi Sorotan Walaupun masih menjadi wacana atau isu yang digoreng terkait TNI Polri bisa menjadi pejabat kepala daerah ternyata hal tersebut menimbulkan kontroversi dikalangan penilik dan juga masyarakat di Indonesia. Salah satu lembaga yang mengkritisi wacana tersebut yaitu peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diandra megaputra mengko yang mengatakan jika dirinya sangat khawatir dengan adanya politisasi untuk faktor keamanan jika TNI Polri nantinya diangkat menjadi pejabat kepala daerah.

Menurut peneliti LIPI, TNI Polri jadi pejabat daerah sangat tidak elok dikarenakan menurutnya sudah banyak kasus tni-polri yang malah melakukan politisasi Sebelum menjadi pejabat dalam pemilu dimana biasanya, kecenderungan politisasi faktor keamanan tanpa menunjuk faktor keamanan ini sebagai kepala daerah maka sudah akan sangat terlihat sehingga menurutnya walaupun masih isu akan tetapi sangat tidak recommended tNI Polri menjadi pejabat kepala daerah.

TNI Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

Salah satu peristiwa yang sempat terjadi pada tahun 2004 di mana saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada oknum polisi berpangkat Kombes yang meminta keluarga besar Polri untuk tidak memilih SBY.

Selanjutnya pada tahun 2014 menurut peneliti LIPI ada laporan oknum babinsa yang berani mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon tertentu walaupun pada akhirnya Panglima TNI saat itu Jenderal purnawirawan Moeldoko menegaskan hal tersebut tidak terbukti dan tidak ada.

Selanjutnya pada tahun 2019, badan pengawas pemilu menjelaskan adanya 1000 kasus pelanggaran hukum terkait netralisasi oknum aparatur sipil dan TNI Polri dan hal ini menunjukkan jika tNI Polri tidak selamanya bisa Netral terkait masalah politik dikarenakan mereka bisa saja terpapar dengan politisasi netralisasi.

“Jika melihat banyak kejadian maka tersebut menunjukkan kan bahwa Siapa bilang mereka lebih Netral nggak juga seperti itu. Mereka ini manusia bisa terpapar dengan politisasi netralisasi. Jadi menurut saya sulit untuk menyatakan mereka bisa lebih Netral walaupun mereka tidak punya hak untuk memilih,” kata Diandra Mega Putri mengko kepada awak media.

Selanjutnya menurut peneliti dari Lipi tersebut, apabila TNI atau Polri ketika melakukan kesalahan di saat mereka menjadi PJ kepala daerah maka hal ini akan sulit diusut dikarenakan masih berpegang pada Peradilan Militer sehingga dengan Adanya isu TNI Polri jadi sangat banyak kekhawatiran untuk masalah netralisasi.

Sebelumnya kepala pusat penerangan Kementerian Dalam Negeri yaitu Benny Irawan menjelaskan, apabila saat ini pihak Kemendagri belum bisa membahas terkait wacana penunjukan perwira tni-polri sebagai PJ kepala daerah dalam hal tersebut khusus sebagai PJ gubernur dikarenakan untuk sekarang ini masih fokus dalam persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Dari beberapa komentar netizen terkait masalah TNI Polri bisa menjadi kepala daerah ternyata banyak dari mereka yang tidak setuju apabila hal tersebut terjadi dikarenakan hampir sama dengan peneliti dari LIPI, masalah netralitas di dalam dunia politik akan sulit terwujud apalagi tNI Polri mempunyai kekuatan yang sangat berbeda jika dibandingkan masyarakat biasa.

Previous articleDaftar Perolehan Medali PON Papua Terupdate 2021
Next articleKode Reedem FF Oktober 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here