SMARTLAPAK.COM – Petinggi PKS Akui Bukhori Yusuf Pelaku KDRT Mantan Kader Mereka Adang Daradjatun salah satu petinggi dari partai PKS yang juga anggota dewan penasihat partai PKS belum lama ini memberikan klarifikasi tentang sosok Bukhori Yusuf pelaku KDRT yang disebut anggota Partai kader PKS di mana menurut Adang, apabila hal tersebut memanglah benar. Menurut anggota dewan penasehat partai PKS dirinya membenarkan anggota DPR fraksi PKS berinisial by yang diduga kuat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah sosok Bukhari Yusuf.
Adang menyebut apabila Bukhori Yusuf saat ini statusnya sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI dan selanjutnya pihaknya akan mengambil keputusan tentang pengunduran diri Bukhari Yusuf termasuk permasalahan apabila orang ini adalah kader dari partai PKS.
Menurut Adang dipastikan apabila Bukhari Yusuf sudah mengundurkan diri dari DPR fraksi PKS dan saat ini sudah menjadi masyarakat biasa dan bukan lagi menjadi anggota DPR.
Menurut Adang apabila pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan pergantian antar waktu untuk mengganti Bukhari Yusuf di komisi VIII dPR RI akan tetapi Dirinya belum mengetahui siapa pengganti koleganya tersebut.
Menurut dirinya komisi disiplin dPP PKS sudah mengambil tindakan terhadap laporan tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh Bukhari ketika ditanya tentang sanksi yang akan diterima Bukhari ia sama sekali tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
Sebelumnya diketahui Ketua DPP PKS bidang humas Ahmad mabruri mengatakan apabila permasalahan yang menyeret Bukhari Yusuf dipastikan permasalahan pribadi bukan masalah partai sehingga masyarakat harus lebih pintar.
Di lain tempat pengacara Bukhari yaitu Maharani Siti Sofia mengatakan apabila MY yang melaporkan kasus dugaan KDRT pernah mengalami trauma dan depresi dikarenakan pernikahan di masa lalunya.
Selanjutnya mahkamah kehormatan dewan belum lama ini memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan KDRT yang menyeret nama Buchori Yusuf dikarenakan yang bersangkutan secara resmi sudah mengundurkan diri dari anggota DPR RI.
