SMARTLAPAK.COM – Menteri Luhut Diserang Banyak Politikus Usai Dukung Penundaan Pemilu 2024 Belum lama ini menteri Luhut binsar Panjaitan mendapatkan kritikan pedas dari para politikus akibat sang menteri koordinator bidang kemaritiman dan investas mengakui secara terbuka mendukung penundaan pemilu 2024. Padahal diketahui, apabila banyak partai yang tidak mendukung wacana tersebut salah satunya adalah partai PDIP Perjuangan.
Menteri Luhut diserang banyak politikus usai dukung penundaan pemilu 2024 menjadi pemberitaan ya memang saat ini heboh di media sosial apalagi sebelumnya Luhut binsar Panjaitan sempat mengklaim terkait big data berupa 110 juta percakapan di sosial media mendukung usulan penundaan pemilu yang disampaikan oleh ketua umum PKB Muhaimin Iskandar di akhir bulan Februari kemarin.
Dari beberapa dukungan tersebut menurut menteri Luhut dirinya menyebut diantaranya termasuk pada pemilih Partai Demokrat gerindra sampai pemilih dari partai PDIP Perjuangan.
Menurut Luhut binsar Panjaitan apabila banyak dari masyarakat yang ingin menunda pemilu yang akan datang dikarenakan beberapa faktor dania ungkapkan masalah ini melalui channel YouTube Deddy Corbuzier pada hari Jumat 11 Maret yang lalu.
Akan tetapi pernyataan Luhut dibantah oleh hasto Kristianto selaku sekretaris jenderal PDIP Perjuangan di mana menurutnya pernyataan Luhut berbicara terkait ranah politik dan demokrasi yang notabene adalah wewenang Menteri Dalam Negeri Tito karnavian.
Sehingga menurut hasto, apabila Luhut tidaklah berkompeten berbicara soal politik dikarenakan yang seharusnya berbicara terkait politik hukum dan keamanan adalah ranah menkopolhukam dan selanjutnya untuk politik demokrasi sampai tatanan pemerintahan adalah dari Mendagri.
Selanjutnya hasto menegaskan apabila dirinya sangat kecewa dengan pernyataan Luhut binsar Panjaitan karena hal tersebut sangat bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang sudah menolak secara gamblang terkait perpanjangan masa jabatan. Dikarenakan menurutnya, sebagai pembantu presiden maka menteri Luhut harusnya fokus pada tugas yang ia emban dan tidak berbeda sikap dengan Presiden Jokowi.
“Kan kita tahu kalau berbicara politik hukum dan keamanan baru Ranah menkopolhukam dan selanjutnya kalau berbicara politik demokrasi sampai tatanan pemerintahan Maka hal itu menjadi kewenangan Mendagri. Presiden sudah berulang kali menegaskan terkait sikapnya dan pemerintah ah untuk sepakat Pemilu berlangsung tanggal 14 Februari 2024 dan di sini saya bertanya, kenapa ada pembantu presiden yang malah membuat wacana yang tidak menyehatkan apalagi situasi politik seperti sekarang ini,” kata hasto
Di tempat lain ubedilah Badrun selaku pengamat politik dan Universitas Negeri Jakarta sangat menantang Luhut binsar Panjaitan dan sakimin untuk berdebat tentang dalil penundaan pemilu dikarenakan menurut Ubed, dirinya sangat mempunyai banyak argumen dalam mematahkan Apa yang diucapkan oleh Luhut terkait big data sebagai dalil untuk penundaan pemilu.
Malahan menurut uber apabila Dik data tentang peta dukungan publik pada wacana penundaan Pemilu 2024 pastinya harus dibedah dikarenakan algoritma media sosial sangat tidak bisa ditafsirkan dan disimpulkan semudah itu.
Selanjutnya menurut Ubed, terkait wacana penundaan Pemilu pastinya sudah menyangkut masalah konstitusi dan teori demokrasi karena gagasan tersebut tidak bisa dilakukan hanya karena keinginan segelintir elit saja.
Disisi lain menurut Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia dirinya mengatakan apabila istana terbelah menjadi dua kubu antara poros PDIP Perjuangan dan poros Luhut binsar Panjaitan terkait wacana penundaan pemilu.
Selanjutnya menurutnya dengan adanya situasi ini terlihat dari Respon yang sudah disampaikan sejumlah tokoh usai wacana penundaan penyelenggaraan pemilu digulirkan oleh Cak Imin.
