Home Dalam Negeri Lembaga Survei Dilarang Terima Dana Asing di Pilpres 2024

Lembaga Survei Dilarang Terima Dana Asing di Pilpres 2024

115
0
Lembaga Survei Dilarang Terima Dana Asing Di Pilpres 2024
Lembaga Survei Dilarang Terima Dana Asing Di Pilpres 2024

SMARTLAPAK.COM – Lembaga Survei Dilarang Terima Dana Asing di Pilpres 2024 Rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait partisipasi masyarakat untuk Pemilu dan Pilkada 2024 sudah resmi ditetapkan dimana dalam salah satu Aturan tertulis larangan lembaga survei yang terdaftar untuk menerima dana asing dari manapun dan hal ini menjadi penguat dengan tujuan supaya lembaga survei bisa objektif di Pilpres yang akan datang.

Lembaga survei dilarang terima dana asing di Pilpres 2024 ditetapkan oleh pihak KPU melalui Rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait partisipasi masyarakat dalam pemilu dan juga Pilkada yang akan datang dan Hal ini diungkapkan oleh August melasz selaku koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU kepada awak media Belum lama ini.

Lembaga Survei Dilarang Terima Dana Asing di Pilpres 2024

Menurut August Mellaz apabila PKPU menetapkan dan menyebutkan apabila pendanaan asing dilarang keras terutama untuk konteks pemilu sehingga lembaga survei sangat dilarang untuk menerima dana asing ketika mereka melakukan survei.

Apabila survei dalam konteks sehari-hari yang hanya memotret perilaku orang ataupun sesuatu yang biasa maka diperbolehkan akan tetapi dilarang dalam konteks partisipasi pemilu 2024.

Selanjutnya menurut August apabila peraturan tersebut telah diterapkan sebelum pemilu 2024 dikarenakan norma tersebut masih dianggap penting dan perlu dipertahankan sampai sekarang malahan bukan hanya lembaga survei yang dilarang menerima pendanaan asing tersebut akan tetapi juga dilarang bagi partai politik.

Prinsip Pemilu sendiri yaitu transparansi dan selanjutnya menurut August Mellaz apabila lembaga survei yang berniat mendaftarkan diri kepada pihak KPU maka harus mempunyai beberapa persyaratan diantaranya berbadan hukum sampai melampirkan penjelasan terkait sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit.

Untuk audit tersebut harus dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundangan tentang akuntan publik apalagi masalah transparansi pendanaan menjadi sesuatu hal yang sangat penting dikarenakan hal tersebut bisa menjadi objektivitas dari para lembaga survei.

“Prinsipnya semua pihak bukan hanya lembaga survei akan tetapi partai politik harus transparasi salah satunya masalah sumber pembiayaan dari mana nanti hal tersebut harus diungkap dan dipastikan mereka tidak diperbolehkan mendapatkan pendanaan asing,” kata August Mellaz

Previous articleCara Mendapatkan Uang Kertas Baru 2022
Next articleAnálise Exploratória de Dados AED: O que é AED na ciência de dados, ferramentas, técnicas e exemplos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here