SMARTLAPAK.COM – BLT Dipotong Warga Mengeluh Kepada Sekjen PAN Eddy soeparno selaku Sekjen partai PAN dan juga menjabat sebagai wakil ketua komisi VII dPR RI belum lama ini mendengar keluhan dari masyarakat yang mengatakan apabila bantuan langsung tunai atau dana BLT dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Eddy soeparno apabila masyarakat mengeluh terkait BLT dipotong dikarenakan apa yang mereka dapatkan tidak sesuai seperti yang diberikan oleh pemerintah yaitu Rp600.000 akan tetapi yang diterima oleh mereka hanya sedikit.
BLT Dipotong Warga Mengeluh Kepada Sekjen PAN
Selanjutnya Sekjen partai PAN menjelaskan dirinya meminta kepada kader partai amanat nasional supaya bisa menampung seluruh keluhan dari masyarakat dan bisa mengawasi penyaluran BLT dikarenakan yang menjadi korban adalah masyarakat kecil.
“Semakin banyak sekali masyarakat yang mengadukan kepada kami terkait BLT yang dipotong,” kata Eddy Soeparno
Pada unggahan di akun Twitter miliknya @eddy_soeparno pada hari Selasa 20 September, sekjen partai PAN menyatakan apabila harapan masyarakat yaitu memperoleh dana BLT dari pemerintah secara utuh tanpa harus dipotong sedikitpun dan oleh karena itu, dirinya meminta kepada anggota Dewan Legislatif dari partai PAN agar bisa melakukan pengawasan.
Menurut Eddy di saat dana BLT dipotong oleh oknum maka pastinya yang diterima tinggal sedikit dan oleh karena itu kepada seluruh kader partai PAN supaya mereka bisa melakukan pengawasan ketika adanya penyaluran BLT dari pemerintah untuk keluarga penerima manfaat atau KPM supaya tidak ada lagi potongan terutama pungli.
“Saya memberikan instruksi kepada seluruh anggota legislatif dari partai PAN yang ada di sejumlah daerah untuk mengawasi penyaluran BLT dan memastikan masyarakat dapat menerima BLT secara utuh tanpa ada potongan,” tulis politikus Pan
Seperti diketahui apabila pemerintah ah Pusat resmi memberikan dana BLT dalam rangka meringankan beban kepada masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar yaitu Rp600.000.
Masyarakat yang berhak menerima BLT BBM adalah masyarakat asli negara Indonesia atau WNI yang mempunyai nomor induk kependudukan dan selanjutnya masyarakat peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, mempunyai upah paling tinggi 3,5 juta setiap bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.
Selanjutnya mereka orang yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM di data terpadu kesejahteraan sosial atau TKS kementerian Sosial dan bukan PNS dan anggota TNI Polri.
